Bandar Lampung (Alodelima.com) – Beberapa waktu belakangan ini, publik di Lampung dihebohkan dengan aksi kejahatan jalanan yang kian meresahkan. Salah satu peristiwa yang menyita perhatian adalah kasus pembegalan yang berujung pada penembakan dan gugurnya seorang anggota kepolisian Polda Lampung di kawasan Bandar Lampung.
Tindak tanduk aparat penegak hukum dalam menindak kasus ini pun menjadi sorotan tajam masyarakat, mulai dari apresiasi hingga pertanyaan kritis yang muncul di ruang publik. Dalam perkembangannya, aparat kepolisian berhasil menindak tegas para pelaku. Satu pelaku tewas diterjang peluru aparat hukum, sementara rekannya yang lain lebih dulu berhasil diamankan.
Langkah cepat dan tegas ini patut diapresiasi, mengingat tindakan kejahatan yang dilakukan bukan hanya merampas hak milik orang lain, melainkan juga menggunakan senjata dan mencabut nyawa orang lain, bahkan nyawa sesama penegak hukum. Kejadian ini sekaligus memberikan sinyal bahwa kejahatan apa pun bentuknya, apalagi yang menggunakan senjata dan membahayakan nyawa, akan berhadapan dengan resiko berat dari aparat penegak hukum.
Namun di balik keberhasilan pengungkapan kasus tersebut, muncul pertanyaan besar yang bergema di tengah masyarakat: apakah tindakan tegas dan keras ini cukup untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya? Harapan masyarakat akan rasa aman di jalanan maupun di mana pun mereka berada begitu besar, sehingga setiap langkah aparat selalu diukur dengan satu tolok ukur utama: apakah keamanan kita semakin terjamin?
Pertanyaan lain yang tak kalah penting dan sering terdengar di percakapan warga adalah soal kesetaraan penegakan hukum. Muncul anggapan di masyarakat bahwa aparat bergerak sangat cepat dan tegas ketika korbannya adalah sesama penegak hukum atau anggota kepolisian.
Sebaliknya, ketika korbannya adalah warga sipil biasa, sering kali ada persepsi bahwa penanganan terasa lambat atau tidak secepat dan setegas ini.
Persepsi ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi institusi kepolisian, karena rasa percaya masyarakat dibangun dari keyakinan bahwa hukum dan perlindungan keamanan berlaku sama rata bagi siapa saja, tanpa memandang jabatan atau status sosial.
Poin paling menonjol dari seluruh rangkaian peristiwa ini adalah pernyataan tegas Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf. Beliau dengan lantang menyatakan, “tidak ada toleransi untuk pelaku pembegalan — saya sudah perintahkan tembak di tempat pelaku begal dan ini akan kita buktikan.”
Pernyataan ini bukan sekadar ucapan, melainkan penegasan bahwa kejahatan begal telah menjadi masalah darurat yang membahayakan ketertiban umum.
Kejahatan begal memang telah menjadi masalah utama dan beban berat bagi keamanan di Lampung. Aksi kejahatan ini tersebar hampir merata di seluruh kabupaten dan kota, membuat warga hidup dalam kekhawatiran saat beraktivitas, terutama di jalanan.
Pernyataan Kapolda adalah cerminan dari keprihatinan mendalam sekaligus langkah berani untuk memutus mata rantai kejahatan yang dianggap sudah kelewatan batas. Di satu sisi, perintah tegas ini dimaknai sebagai upaya memulihkan rasa aman masyarakat yang telah lama tergerus. Di sisi lain, langkah ini juga menuntut tanggung jawab besar.
Masyarakat tentu berharap ketegasan seperti ini bukan hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu, melainkan menjadi standar dalam menjaga keamanan seluruh warga. Tujuan akhirnya satu: menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan bebas dari ketakutan akan aksi kejahatan jalanan.
Ke depan, bukti nyata di lapanganlah yang akan menjawab, apakah pernyataan ini mampu menekan angka kejahatan dan mewujudkan harapan besar masyarakat Lampung akan rasa aman yang sesungguhnya.
