NAMLEA (alodelima.com) – Memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Buru tidak hanya dituntut untuk mencatat berbagai capaian pembangunan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan tersebut menjadi salah satu refleksi penting dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Buru, Jumat (9/10/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung menjelang hari jadi Kabupaten Buru pada 12 Oktober 2026 itu menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan pembangunan daerah, sekaligus menilai berbagai pekerjaan yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Hadir dalam agenda tersebut Bupati Buru Ikram Umasugi, Wakil Bupati Sudarmo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Azis Tomia, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Ikram Umasugi menyampaikan bahwa perjalanan Kabupaten Buru selama 27 tahun merupakan hasil perjuangan dan kerja bersama berbagai elemen masyarakat. Karena itu, peringatan hari jadi daerah harus menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen dalam membangun Buru yang lebih maju dan sejahtera.
Bupati juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Buru di berbagai sektor. Menurut arah pembangunan yang disampaikan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan daerah.
Salah satu capaian yang disoroti ialah keberhasilan Kabupaten Buru memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Predikat tersebut menjadi catatan positif dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Namun, capaian administratif perlu berjalan beriringan dengan efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan sasaran program, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebab, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari penghargaan maupun laporan pertanggungjawaban keuangan.
Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan bukti nyata melalui perbaikan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan yang semakin baik, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa.
Memasuki usia ke-27 tahun, berbagai kebutuhan masyarakat tersebut tetap menjadi pekerjaan penting yang memerlukan perencanaan matang, konsistensi kebijakan, dan pengawasan yang berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, aparatur pemerintahan, dan masyarakat juga dinilai penting agar program pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, momentum HUT ke-27 harus menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, sementara DPRD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Dengan bertambahnya usia Kabupaten Buru, harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat juga semakin besar.
Peringatan hari jadi ini pun diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi menjadi titik penguatan komitmen untuk memperbaiki kekurangan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak yang terukur.
Dua puluh tujuh tahun perjalanan Kabupaten Buru merupakan catatan sejarah sekaligus tanggung jawab untuk masa depan.
Ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan hanya seberapa banyak prestasi yang diraih, melainkan sejauh mana kemajuan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bupolo.(*)
