Bandar Lampung (Alodelima.com) – Polemik dualisme organisasi tinju di Lampung menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Lampung 2026.
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar memanggil pengurus KONI Lampung, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta pengurus Pertina dan Perbati Lampung untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua Umum KONI Lampung Riagus Ria, Kepala Dispora Lampung Meiry Harika Sari, serta jajaran pengurus kedua organisasi tinju.
Ahmad Giri Akbar menegaskan, polemik organisasi tidak boleh menghambat pembinaan dan kesempatan atlet untuk berprestasi.
“Kami ingin olahraga tinju di Lampung bisa berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Persoalan ini harus diselesaikan bersama dengan mencari jalan terbaik untuk peningkatan pembinaan atlet,” kata Giri.
Dia meminta seluruh pihak mengedepankan kepentingan atlet dan mencari solusi sesuai ketentuan perundang-undangan. Giri juga berharap pembinaan kedua organisasi dapat disinergikan.
Terkait Porprov X Lampung 2026, Giri menyerahkan keputusan teknis kepada KONI Lampung. Dia berharap atlet binaan Pertina maupun Perbati tetap memiliki kesempatan tampil sepanjang memenuhi regulasi.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum KONI Lampung Riagus Ria mengatakan, pihaknya telah berupaya memediasi kedua organisasi agar persoalan selesai sebelum technical meeting Porprov.
“Kami harap ini bisa diselesaikan sebelum technical meeting Porprov. Ketua DPRD Lampung mengusulkan agar kedua organisasi ini bisa dilebur menjadi satu organisasi. Usulan ini akan kami sampaikan ke pusat,” ujar Riagus.
Terkait keikutsertaan atlet, Riagus menyebut pendataan dapat dilakukan ulang apabila ditemukan kekeliruan. Atlet yang memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan terkait keikutsertaan dalam kompetisi nasional dan Pelatnas, berpeluang tampil.
“Jadi, atlet yang terafiliasi dengan Perbati Lampung dimungkinkan ikut bertanding di Porprov. Tinggal mengikuti aturan dan mekanisme yang ditetapkan pusat,” tegasnya.
KONI Lampung mengapresiasi inisiatif DPRD tersebut. Penyelesaian polemik diharapkan tidak hanya memastikan kelancaran Porprov, tetapi juga menjaga keberlangsungan pembinaan dan melahirkan petinju berprestasi dari Lampung.
