PESAWARAN (alodelima.com) — Seorang warga di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait transaksi pembelian bibit padi senilai Rp. 40 juta ke Polsek Gedong Tataan, Polres Pesawaran.
Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Polsek Gedong Tataan dengan Nomor: LP/B/134/X/2026/SPKT/POLSEK GEDONG TATAAN/POLRES PESAWARAN/POLDA LAMPUNG, tertanggal 29 Oktober 2026.
Dalam dokumen laporan tersebut, pelapor bernama AY menerangkan bahwa peristiwa yang dilaporkan bermula pada 14 April 2025 sekitar pukul 15.30 WIB, di Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
Berdasarkan uraian dalam laporan, terlapor yang disebut bernama ABH diduga mendatangi rumah korban dengan maksud membeli bibit padi sebanyak 2 ton atau setara 2.000 kilogram.
Transaksi tersebut disepakati dengan nilai keseluruhan mencapai Rp.40.000.000.
Namun, pembayaran tidak dilakukan secara langsung. Terlapor disebut menjanjikan akan melunasi pembayaran di bulan April 2025.
Sebagai bagian dari transaksi tersebut, disebutkan pula telah dibuat surat pesanan atau pembelian sebagai dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.
Persoalan muncul ketika hingga laporan dibuat, AY mengaku belum menerima pembayaran atas pembelian bibit padi tersebut.
Akibat kejadian itu, korban mengaku mengalami kerugian materiil sebesar Rp.40 juta. Merasa dirugikan, korban kemudian menempuh jalur hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gedong Tataan, Polres Pesawaran.
Dalam STPL, peristiwa tersebut dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang sebagaimana tercantum dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023.
Surat tanda penerimaan laporan tersebut ditandatangani pelapor AY dan diketahui oleh Kepala SPKT Sektor Gedong Tataan, AIPTU Indra Saputra.
Dengan diterbitkannya tanda penerimaan laporan tersebut, perkara ini selanjutnya menjadi bagian dari penanganan kepolisian sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Publik tentu berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan, termasuk mendalami kronologi transaksi, keberadaan surat pesanan, serta alasan belum diselesaikannya kewajiban pembayaran sebagaimana disampaikan pelapor.
Di sisi lain, pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan penjelasan atas tuduhan tersebut. Hal ini penting guna memastikan seluruh fakta terungkap secara berimbang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi mengenai perkembangan penyelidikan maupun hasil pemeriksaan kepolisian terkait laporan tersebut.
Media akan berupaya meminta konfirmasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian maupun pihak terlapor guna memperoleh informasi perkembangan penanganan perkara dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
