Buru (alodelima.com) – Sudah 16 tahun praktik ilegal terjadi di kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Namun hingga hari ini, kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal justru seakan kalah perhatian dibanding isu keberadaan Warga Negara Asing (WNA).
Padahal ancaman terbesar di Gunung Botak bukan sekadar soal siapa yang bekerja di sana, melainkan dampak pencemaran lingkungan yang terus berlangsung tanpa penanganan serius.
Penggunaan merkuri (Hg) dalam pengolahan emas menjadi ancaman nyata bagi manusia dan alam. Merkuri merupakan logam berat beracun yang dapat menyerang sistem saraf, ginjal, hingga otak manusia. Di lingkungan, merkuri berubah menjadi metilmerkuri yang terakumulasi dalam rantai makanan, terutama pada ikan dan kerang, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
Selama 16 tahun praktik ilegal berlangsung, pertanyaan besarnya adalah: siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Apakah pemerintah daerah, aparat penegak hukum, atau pihak-pihak lain yang selama ini mengetahui aktivitas tersebut namun membiarkannya terus berjalan?
Belum lagi angka kriminalitas di kawasan tambang yang terus memprihatinkan.
Berbagai kasus kekerasan hingga pembunuhan tragis antarpenambang menjadi bukti bahwa persoalan Gunung Botak bukan lagi sekadar tambang ilegal, melainkan sudah menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan yang serius.
Ironisnya, perhatian publik justru lebih diarahkan kepada keberadaan WNA dibanding akar persoalan utama, yakni praktik tambang ilegal dan kerusakan lingkungan yang masif.
Negara seharusnya lebih fokus memberantas aktivitas ilegal yang nyata-nyata merusak alam dan mengancam keselamatan masyarakat.
Sementara itu, WNA yang bekerja di perusahaan resmi seperti PT HAM hadir dalam koridor legalitas perusahaan, bukan sebagai pelaku tambang ilegal.
Mereka bekerja dalam sistem perusahaan yang memiliki dasar hukum dan pengelolaan yang lebih terstruktur. Jika berbicara tentang ancaman lingkungan, maka yang perlu disoroti adalah aktivitas penambangan ilegal yang berlangsung bertahun-tahun tanpa pengawasan maksimal.
Fakta lain yang juga menjadi sorotan publik adalah pernah adanya pos-pos pengamanan yang didirikan aparat di kawasan tambang Gunung Botak pada tahun-tahun sebelumnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, mengapa praktik ilegal yang berlangsung terbuka seakan dibiarkan, sementara isu lain justru lebih diperbesar?
Masyarakat tentu berharap negara hadir bukan hanya untuk menertibkan individu atau kelompok tertentu, tetapi benar-benar menyelamatkan lingkungan dan menghentikan praktik ilegal yang telah berlangsung terlalu lama. Sebab jika kerusakan ini terus dibiarkan, maka yang terjadi bukan hanya kehancuran alam, tetapi juga ancaman kesehatan dan keselamatan generasi mendatang.(XL)
