TUBABA (ALodelima.com) – Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat resmi mengumumkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tahun Anggaran 2024 s/d 2025.
Pengumuman tersebut disampaikan melalui _Press Release_ yang dikeluarkan pada *Minggu, 09 November 2026*, di Panaragan.
Dalam press release tersebut, Kejari Tubaba menjelaskan bahwa setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan, antara lain pemeriksaan saksi sebanyak *23 (dua puluh tiga) orang*, pemeriksaan ahli, dan tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan, Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat telah memperoleh dua alat bukti yang cukup.
Atas dasar itu, Tim Penyidik menetapkan *Sdr. NP* yang menjabat selaku *Kepala Tiyuh Indraloka II 2019 s/d sekarang* sebagai *Tersangka* terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Dana Desa Tiyuh Indraloka II Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat TA. 2024 s/d 2025.
Penetapan tersebut berdasarkan *Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/L.8.23/Fd.2/11/2026 tanggal 09 November 2026*, dengan kerugian negara sebesar *Rp402.639.606,- (empat ratus dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah)*.
*Modus Operandi*
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, Tersangka NP diduga telah melakukan perbuatan dengan modus operandi yang pada pokoknya telah menguasai dana desa TA. 2024 s/d 2025 dan melakukan beberapa kegiatan fiktif pembangunan pada tiyuh Indraloka II dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
*Ditahan 20 Hari*
Selanjutnya, untuk kepentingan penyidikan, Tersangka NP pada hari ini telah dilakukan penahanan di tingkat penyidikan selama *20 (dua puluh) hari* terhitung sejak tanggal *09 November 2026 s/d 28 November 2026* di *Rumah Tahanan Kelas IIB Menggala*.
Atas perbuatannya, Tersangka disangkakan Pasal Primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pidana.
Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat menegaskan terus berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dan siap untuk melayani seluruh masyarakat Tubaba dengan melakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.
Perkembangan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tahap penyidikan ini akan disampaikan kembali pada press release selanjutnya.
