NAMLEA (alodelima.com) – Desakan mahasiswa agar Pemerintah Provinsi Maluku memprioritaskan pembangunan Jalan Batabual mendapat tanggapan dari DPRD Kabupaten Buru.
Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Muhammad Rustam Fadly Tukoboya, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan ruas jalan tersebut telah memasuki tahapan persiapan administrasi dan ditargetkan mulai dikerjakan secara fisik pada 2027.
Kedatangan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam agenda wisuda Universitas Iqra Buru (UNIQBU), Senin (9/11/2026), diwarnai aksi demonstrasi Pergerakan Mahasiswa Kecamatan Batabual (PEMKAB) di depan gerbang kampus.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi Maluku agar memberikan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Batabual. Mereka menilai akses jalan tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang selama ini membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Namun, tuntutan mahasiswa belum mendapat tanggapan langsung dari Gubernur Hendrik Lewerissa karena saat aksi berlangsung, gubernur sedang mengikuti rangkaian kegiatan wisuda di dalam kampus.
Menanggapi aksi tersebut, Muhammad Rustam Fadly Tukoboya menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak demokratis setiap warga negara. Meski demikian, ia meminta agar perkembangan pembangunan juga dilihat secara utuh berdasarkan informasi dan proses yang sedang berjalan.
Menurut Tukoboya, Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa telah melakukan sejumlah langkah untuk mendorong realisasi pembangunan Jalan Batabual, meskipun dihadapkan pada keterbatasan dan kebijakan efisiensi anggaran.
“Perlu diketahui, pemerintahan Gubernur Maluku baru berjalan sekitar dua tahun, tetapi sudah ada progres penanganan Jalan Batabual. Saat ini, dinas teknis sedang melaksanakan tahapan administrasi dan persiapan proses pelelangan pembangunan jalan tersebut,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu upaya pemerintah provinsi dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur adalah melalui skema pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Meski nilai pinjaman yang direalisasikan tidak sepenuhnya sesuai dengan usulan awal, Tukoboya menyebut pemerintah provinsi tetap berupaya mengakomodasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, termasuk akses jalan menuju Batabual.
“Di tengah efisiensi anggaran, gubernur terus melakukan terobosan agar pembangunan Jalan Batabual tetap berjalan dan tidak terhenti. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Kabupaten Buru yang membidangi infrastruktur, Tukoboya mengaku mengetahui perkembangan tersebut melalui komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.
Ia menyebutkan, sekitar dua pekan sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Buru telah melakukan audiensi dengan Dinas PUPR Provinsi Maluku guna meminta penjelasan teknis terkait rencana pembangunan Jalan Batabual.
Bahkan, pada Oktober 2026, Komisi III juga telah menyampaikan desakan agar pembangunan jalan tersebut segera direalisasikan dan tidak terus tertunda.
Tukoboya mengungkapkan, berdasarkan komunikasi melalui telepon dengan Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, tahapan administrasi proyek mulai diproses pada November hingga Desember 2026. Sementara proses pelelangan direncanakan berlangsung pada awal Januari 2027.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan ruas Kayeli–Batabual direncanakan bersumber dari skema pinjaman PT SMI.
Sedangkan ruas Mako–Kayeli direncanakan melalui pembiayaan Instruksi Presiden (Inpres).
“Targetnya, proses administrasi dan pelelangan dapat berjalan sesuai tahapan sehingga pada 2027 pekerjaan fisik pembangunan Jalan Batabual bisa mulai dilaksanakan,” ujarnya.(*)
