Categories Nasional

Gunung Nona Kembali Makan Korban, Penindakan PETI Tak Boleh Berhenti pada Imbauan

Namlea (alodelima.com) – Tragedi longsor yang menewaskan dua penambang di kawasan tambang emas tanpa izin (PETI) Gunung Nona, Desa Wapsalit, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, kembali membuka persoalan serius terkait pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang terus berlangsung di kawasan tersebut.

Peristiwa yang terjadi pada Selasa November 2026 sekitar pukul 17.00 WIT itu menelan korban jiwa. Dua penambang, Kelvin Waemese, 25 tahun, dan Boi Nurlatu, 26 tahun, dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun material tanah dan batu akibat longsor di areal pertambangan

Tragedi ini bukan sekadar kecelakaan di lokasi tambang, melainkan peringatan serius bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin yang berlangsung di kawasan rawan longsor dapat mengancam keselamatan manusia apabila tidak ditangani secara tegas.

Anggota DPRD Kabupaten Buru, Muhammad Rustam Fadly Tukuboya, menyatakan pemerintah daerah maupun DPRD tidak boleh lepas tangan terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama, sehingga penanganan aktivitas tambang ilegal Gunung Nona membutuhkan langkah bersama dari pemerintah daerah, DPRD, kepolisian dan TNI.

Tukuboya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga akibat tragedi longsor tersebut.

Persoalan tambang Gunung Nona, kata dia, sebelumnya juga telah menjadi perhatian pemerintah daerah bersama Forkopimda Kabupaten Buru melalui peninjauan langsung terhadap aktivitas pertambangan ilegal di kawasan tersebut.

Namun, pasca peninjauan dan adanya tragedi yang merenggut dua nyawa, langkah konkret penertiban dinilai menjadi hal mendesak yang tidak boleh hanya berhenti pada koordinasi maupun imbauan.

Perlu ada langkah-langkah tegas dari institusi yang mempunyai kewenangan melakukan penertiban, sehingga aktivitas ilegal di Gunung Nona dapat dicegah agar kejadian serupa tidak lagi berulang.

Tukuboya menilai, apabila masyarakat ingin melakukan aktivitas pertambangan, maka harus melalui tahapan dan mekanisme perizinan yang sah. Aktivitas pertambangan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan ketentuan hukum maupun keselamatan pekerja.

Sementara itu, berdasarkan informasi awal yang diperoleh, terdapat sekitar 30 orang penambang yang diduga tertimbun material longsor. Namun, jumlah tersebut masih dalam penelusuran dan belum dapat dipastikan secara keseluruhan.

Dari sisi penegakan hukum, aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan persoalan yang harus ditangani oleh instansi berwenang, termasuk aparat kepolisian sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. (*)

More From Author

Leave a Reply

Berita Terkait: