Categories Nasional

15 Tong Diduga Beroperasi di Widit, Jalan Dipalang! Kapolda dan Kapolres Buru Diminta Turun Tangan

NAMLEA (alodelima.com) – Dugaan aktivitas pengolahan emas tanpa izin di Desa Widit, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku, mulai menjadi perhatian serius. Sekitar 15 unit tong pengolahan material emas disebut-sebut beroperasi di dalam kampung, sementara akses jalan lorong menuju kawasan tersebut justru dipalang dan dibatasi.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengapa akses jalan harus ditutup, siapa yang mengatur pembatasan tersebut, dan apa yang sebenarnya berlangsung di balik palang?

Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga menyebutkan, masyarakat luar yang hendak masuk melalui jalan lorong tersebut diwajibkan meminta izin kepada Kepala Soa dan tokoh adat.

Untuk memastikan informasi tersebut, sejumlah wartawan Kabupaten Buru mendatangi Desa Widit dan berupaya melakukan penelusuran langsung. Namun, upaya peliputan justru mendapat hambatan. Wartawan dicegah memasuki kawasan, bahkan pengambilan gambar dan video turut dibatasi.

Padahal, kegiatan jurnalistik diperlukan untuk menguji kebenaran informasi yang berkembang di tengah masyarakat, terutama menyangkut dugaan aktivitas pengolahan emas tanpa izin.

Hal yang semakin menarik perhatian adalah keterangan Kepala Desa Widit yang membenarkan adanya sekitar 15 tong pengolahan emas yang diduga beroperasi di dalam kampung.

“Ada sekitar 15 tong ilegal yang beroperasi di dalam kampung. Dan jalan di sana dipalang, tidak boleh ada yang masuk tanpa izin Kepala Soa,” demikian keterangan Kepala Desa Widit kepada wartawan.

Di lokasi pemalangan, wartawan juga menemukan papan pengumuman yang memuat larangan masuk dengan mengatasnamakan kawasan adat.

Dalam pengumuman tersebut, setiap orang diwajibkan meminta izin kepada tokoh adat, Kepala Soa dan Kepala Adat, melaporkan diri di pos adat, serta dilarang mengambil foto maupun video. Pelanggaran terhadap ketentuan itu disebut dapat dikenakan sanksi adat.

Pengumuman tersebut mencantumkan nama Kepala Soa Waedurat Porusi Widit, Abd Kadir Waedurat, Manahelo Tihun, serta Kepala Soa Fumae, Murid Dawan.

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat merupakan hal penting, tetapi dugaan kegiatan pengolahan emas tanpa izin tetap harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika benar terdapat sekitar 15 unit tong yang beroperasi, aparat penegak hukum perlu menelusuri siapa pemiliknya, siapa yang mengendalikan kegiatan tersebut, dari mana material emas diperoleh, serta bagaimana proses pengolahannya berlangsung.

Atas persoalan tersebut, Kapolda Maluku dan Kapolres Buru diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi segera menurunkan personel untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi yang diduga menjadi tempat beroperasinya 15 tong ilegal pengolahan emas tersebut.

Langkah kepolisian perlu mencakup pemeriksaan terhadap seluruh unit pengolahan, identifikasi pemilik maupun pengelola, serta penelusuran pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.

Polisi juga perlu meminta keterangan Kepala Desa Widit, Kepala Soa, tokoh adat, warga sekitar, dan pihak-pihak yang mengetahui keberadaan aktivitas pengolahan emas tersebut.

Selain itu, status jalan yang dipalang harus diperiksa. Apakah jalan tersebut merupakan akses publik, jalan desa, atau berada dalam wilayah yang memiliki pengaturan khusus berdasarkan hak adat? Dasar hukum pembatasan akses juga perlu diperjelas.

Terkait penghalangan terhadap wartawan, aparat perlu memastikan apakah telah terjadi tindakan yang memenuhi unsur menghambat kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Publik tidak membutuhkan sekadar penjelasan bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah adat. Publik membutuhkan kepastian mengenai legalitas aktivitas pengolahan emas dan dasar hukum pemalangan jalan.

Siapa pemilik sekitar 15 tong yang disebut beroperasi di dalam kampung? Apakah seluruh unit tersebut memiliki izin? Mengapa jalan harus dipalang? Siapa yang memberikan kewenangan membatasi akses? Dan mengapa wartawan dilarang mengambil gambar maupun video?

Kapolda Maluku dan Kapolres Buru perlu memastikan langsung fakta di lapangan.
Jangan sampai palang jalan justru menjadi penghalang bagi penegakan hukum. Jika aktivitas itu terbukti ilegal, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.

Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keterbukaan informasi. Persoalan di Desa Widit harus dijawab dengan pemeriksaan nyata, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya berkepanjangan. (Rian)

More From Author

Leave a Reply

Berita Terkait: