Oleh: Lukman Hakim, S.P., M.M.
(Dosen Prodi Manajemen IIB Darmajaya/Jurnalis)
ADA ironi yang menarik sekaligus menggelitik dalam dinamika politik setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026. Kursi yang diperoleh melalui kontestasi demokrasi kini memasuki babak baru: bukan lagi tentang siapa yang mendudukinya, melainkan siapa yang sedang menunggu kesempatan untuk menggantikannya. Politik memang mengenal pergantian pemain, tetapi tidak semestinya menjadikan setiap kejatuhan sebagai pesta bagi mereka yang telah lama mengantre kekuasaan.
Pertanyaan yang lebih mendasar justru muncul di balik peristiwa tersebut. Apakah mereka yang sebelumnya begitu bersemangat mendorong Gibran turun benar-benar sedang memperjuangkan tegaknya konstitusi, atau sebagian di antaranya melihat sebuah peluang politik ketika kursi wakil presiden menjadi kosong? Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap individu atau kelompok tertentu. Namun, dalam demokrasi, motif politik dan konsistensi moral para aktor kekuasaan selalu terbuka untuk diuji oleh publik.
Sebelum pengunduran diri itu terjadi, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pencalonan Gibran. Agenda politik tersebut semula akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 12 November 2026. Namun, Gibran lebih dahulu menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR sehingga agenda tersebut dibatalkan. Peristiwa ini menghadirkan sebuah ironi konstitusional: proses politik yang semula diarahkan untuk mempertanyakan kelayakan seorang wakil presiden kini berhadapan dengan persoalan baru, yakni bagaimana mengisi jabatan yang ditinggalkannya.
Di sinilah publik perlu menjaga kejernihan berpikir. Mengkritik seorang pejabat merupakan hak demokratis, sementara memperjuangkan mekanisme konstitusional adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Akan tetapi, perjuangan tersebut kehilangan kehormatan apabila diam-diam berubah menjadi kendaraan untuk memperoleh keuntungan politik. Jangan sampai panggung penegakan konstitusi hanya menjadi pintu masuk bagi mereka yang sesungguhnya sedang menghitung peluang mendapatkan kursi kekuasaan.
Persoalannya semakin menarik jika dikaitkan dengan mandat elektoral. Pada Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59 persen suara sah nasional. Angka tersebut merupakan suara untuk pasangan calon, bukan suara pribadi Gibran. Namun, jabatan wakil presiden yang kini kosong merupakan bagian dari mandat politik yang diberikan pemilih kepada pasangan tersebut. Karena itu, perubahan pada posisi wakil presiden tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pergantian individu dalam struktur pemerintahan. Ada dimensi kepercayaan publik yang harus ikut dipertimbangkan.
Dalam demokrasi, kemenangan elektoral memang tidak memberikan kekuasaan tanpa batas. Mandat rakyat tetap tunduk pada konstitusi, hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban. Namun, prinsip yang sama juga berlaku bagi para elite politik: jangan menjadikan mekanisme konstitusional sebagai pembenaran untuk membangun kepentingan kekuasaan sendiri. Demokrasi bukan sekadar seni menjatuhkan lawan, melainkan kesanggupan menjaga integritas ketika kesempatan untuk berkuasa terbuka di depan mata.
Kursi Kosong dan Wajah Asli Syahwat Kekuasaan
Konstitusi sebenarnya telah menyediakan jalan keluar. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Artinya, presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sedangkan MPR menentukan satu di antaranya melalui mekanisme konstitusional.
Ketentuan tersebut memberikan kepastian prosedural, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan etika politik. Hukum dapat menjelaskan siapa yang berwenang mengusulkan dan memilih, tetapi kepantasan politik menuntut pertanyaan yang lebih jauh: siapa yang layak dipercaya, apa rekam jejaknya, dan kepentingan siapa yang sesungguhnya diperjuangkannya?
Bayangkan apabila seseorang yang sebelumnya berada di barisan paling keras mendorong pengunduran diri Gibran kemudian muncul sebagai figur yang berpeluang menggantikannya. Secara hukum, sepanjang memenuhi persyaratan dan melalui mekanisme yang ditentukan, hal itu tidak otomatis menjadi persoalan. Namun, secara etis dan politis, publik tentu berhak meminta penjelasan mengenai konsistensi sikapnya. Apakah kritik yang disampaikan sebelumnya benar-benar didasarkan pada prinsip atau sekadar menjadi strategi untuk membuka jalan menuju kekuasaan?
Di sinilah perbedaan antara legitimasi hukum dan legitimasi moral menjadi penting. Seseorang mungkin memperoleh jabatan melalui prosedur yang sah, tetapi belum tentu secara otomatis mendapatkan kepercayaan publik. Legitimasi politik tidak berhenti pada keberhasilan memenangkan pemilihan atau memperoleh dukungan elite. Ia juga dibangun melalui konsistensi, integritas, kapasitas, dan keberanian mempertanggungjawabkan keputusan.
Jabatan wakil presiden bukan barang peninggalan yang dapat diperebutkan seperti warisan politik. Ia merupakan amanah kenegaraan yang mengandung tanggung jawab terhadap jutaan rakyat. Karena itu, istilah menunggu muntahan kursi Gibran bukan sekadar sindiran terhadap mereka yang mungkin berminat menggantikannya. Istilah tersebut merupakan kritik terhadap budaya politik yang memandang kekosongan jabatan sebagai kesempatan memperbesar pengaruh, memperhitungkan transaksi, dan membagi kembali sumber daya kekuasaan.
Dalam perspektif pemasaran politik (political marketing), persoalan ini bahkan memiliki dimensi yang lebih luas. Kemenangan elektoral bukan hanya hasil penjualan citra kandidat, popularitas, atau keberhasilan membangun komunikasi politik. Ia merupakan akumulasi kepercayaan pemilih terhadap pasangan calon, program, janji, dan harapan yang ditawarkan selama kontestasi. Ketika salah satu unsur dari pasangan tersebut meninggalkan jabatan, persepsi publik terhadap keberlanjutan mandat politik ikut menjadi persoalan.
Di sinilah elite politik harus memahami bahwa kekuasaan tidak semata-mata diperoleh melalui negosiasi antarkelompok. Ada reputasi politik yang dipertaruhkan. Dalam pemasaran politik, kepercayaan merupakan modal yang tidak selalu dapat dipulihkan hanya dengan kekuatan koalisi. Figur yang memperoleh jabatan melalui transaksi politik mungkin mendapatkan dukungan elite dalam jangka pendek, tetapi belum tentu memperoleh penerimaan publik dalam jangka panjang.
Dengan demikian, pengisian kursi wakil presiden tidak cukup dibaca sebagai persoalan pembagian kekuasaan. Ia juga merupakan ujian terhadap kredibilitas institusi dan kemampuan elite menjaga kepercayaan masyarakat. Jangan sampai proses yang seharusnya menjadi mekanisme konstitusional justru berubah menjadi panggung kompetisi citra dan transaksi politik.
Jangan Biarkan Mandat Rakyat Menjadi Komoditas Elite
Presiden Prabowo Subianto kini memegang peran penting dalam menentukan arah proses pengisian jabatan tersebut melalui kewenangan konstitusionalnya mengusulkan dua calon kepada MPR. Karena itu, keputusan yang diambil tidak semestinya didasarkan pada pertimbangan balas jasa politik, kedekatan personal, ataupun kepentingan mempertahankan keseimbangan koalisi semata.
Dua nama yang diajukan seharusnya mencerminkan kapasitas, integritas, pengalaman kenegaraan, dan kemampuan bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan. Wakil presiden bukan sekadar pelengkap struktur kekuasaan atau simbol kompromi politik. Ia merupakan pejabat negara yang memiliki tanggung jawab konstitusional dan harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan.
MPR pun tidak boleh terjebak menjadi arena pengesahan kompromi para elite. Proses pemilihan harus dijalankan dengan pertimbangan yang objektif, transparan, dan bertanggung jawab. Rekam jejak serta kompetensi calon harus menjadi ukuran utama, bukan semata-mata siapa yang paling kuat dukungan politiknya. Sebab, lembaga negara tidak boleh kehilangan kehormatan hanya karena keputusan strategisnya terlalu mudah dipengaruhi kalkulasi kelompok.
Di sisi lain, para pengusul HMP juga perlu menunjukkan konsistensi moral. Jika perjuangan sebelumnya benar-benar didasarkan pada persoalan hukum dan konstitusi, semestinya prinsip yang sama tetap dijaga ketika proses pengisian jabatan berlangsung. Jangan sampai seseorang begitu lantang berbicara tentang integritas ketika berada di luar kekuasaan, tetapi mendadak kehilangan kepekaan etis ketika peluang menduduki jabatan terbuka.
Publik juga tidak boleh hanya menjadi penonton. Dalam demokrasi modern, masyarakat memiliki kekuatan untuk mengawasi, menilai, dan memberikan sanksi politik melalui opini publik maupun mekanisme demokratis. Mereka berhak mempertanyakan proses pengambilan keputusan, menguji rekam jejak calon, dan memastikan bahwa pergantian jabatan tidak berubah menjadi transaksi tertutup. Sebab, kekuasaan yang kehilangan pengawasan pada akhirnya cenderung lebih sibuk mempertahankan dirinya daripada melayani rakyat.
Pada akhirnya, persoalan pengunduran diri Gibran tidak boleh berhenti pada siapa yang akan menggantikannya. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum untuk menguji kedewasaan demokrasi Indonesia: apakah konstitusi benar-benar ditempatkan sebagai pedoman bersama atau hanya digunakan ketika menguntungkan kepentingan politik tertentu?
Siapa pun yang kelak menduduki kursi wakil presiden harus memahami bahwa ia tidak sedang menerima muntahan kekuasaan dari pendahulunya. Ia sedang menerima tanggung jawab konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara. Begitu pula mereka yang sebelumnya memperjuangkan pengunduran diri Gibran harus bersedia diuji dengan standar moral yang sama ketika berhadapan dengan peluang kekuasaan.
Sebab, demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk menurunkan seseorang dari kursinya, tetapi juga kejujuran untuk tidak menjadikan kursi yang kosong sebagai tujuan perjuangan. Jangan sampai mereka yang paling lantang meneriakkan penegakan konstitusi justru menjadi orang pertama yang mengantre ketika kekuasaan menyediakan tempat kosong. Sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berhasil mendapatkan kursi kekuasaan, tetapi juga motif, cara, dan tanggung jawab di balik perolehannya. Sebab, dalam politik, kursi boleh berganti penghuni, tetapi kehormatan tidak seharusnya ikut berpindah tangan. (**)
